Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan 15. Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; 16. Permenkes Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang
Nov 27, 2018 · Permenaker No 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Semangat pagi para pembaca setia ManajemenSDM.net Beberapa waktu yang lalu, Menteri Tenaga Kerja menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum. Sembari menikmati udara segar dihari ini, mari kita simak bersama ulasan Permenaker 15/2018 tersebut. Oiya filenya dapat di … p3k Permenaker No Per 15 Men Viii 2008 K3 Tempat Kerja Uu No 1 Th 1951 Ttg Pernyataan Berlakunya Uu Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Ri Untuk Seluruh Indonesia. PER.15/MEN/VIII/2008 TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Dokumen Serupa dengan p3k Permenaker No Per 15 Men Viii 2008 K3 Tempat Kerja jdih.kemnaker.go.id jdih.kemnaker.go.id MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK …
www.bpjsketenagakerjaan.go.id NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM KEMBALI KERJA SERTA KEGIATAN PROMOTIF DAN KEGIATAN PREVENTIF KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik ... Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2008 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Tempat Kerja. 31 Oktober, 2016. Berbagi di Facebook. Tweet di Twitter. Pemenaker No 5 Tahun 2018 Tentang K3 Lingkungan Kerja
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kernenterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Pasal 15 Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai Sektor Unggulan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota. PerMenakertrans No. PER. 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di ... Jun 08, 2014 · PerMenakertrans No. PER. 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di tempat kerja merevisi : SK Ka Djawatan Pengawasan Perburuhan No. 1/Bb3/P tanggal 1/10/1956 tentang Peraturan Khusus Untuk Pertolongan Pada MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK … 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perlu ditetapkan Tata Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009; 2. Pokok-pokok Pikiran Badan Pekerja Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Ketenagakerjaan Sementara tanggal 27 Oktober 2008, 10 Pasal 15 (1) Pembinaan LKS Bipartit dilakukan oleh PerMenakertrans No. PER-01/MEN/I/2007 tentang Pedoman ... May 08, 2014 · PerMenakertrans No. PER-01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal 15. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 yang dilaksanakan melalui Video Conference Senin, (14/04/2020). Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 31/P Tahun 2007;. 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 15. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang. pembangkit listrik berbahan bakar campuran, yang sebelumnya belum diatur baku mutunya. 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 tentang 6 Tahun 2016 (Permenaker No. 6/2016) Berdasarkan Permenaker No. Muslim, hari raya Idul Fitri tahun ini diperkirakan akan jatuh pada 15-16 Juni 2018. dan 2008; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol7 tentang. Anggaran 18 Jan 2016 Berdasarkan pengalaman Easybiz di lapangan, Permenaker 16/2015 Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 6.
